Berikan komentar
Daerah
Profil Lengkap Ardito Wijaya: Perjalanan dari Dokter hingga Ditangkap KPK Setelah 9 Bulan Jadi Bupati
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) hanya sehari setelah menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia dan baru sembilan bulan dilantik. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Lampung Tengah - Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah yang baru sembilan bulan menduduki kursi pimpinan daerah, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 10 Desember 2025. Ironisnya, penangkapan ini terjadi hanya selang sehari setelah ia menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Nuwo Balak, Gunungsugih. KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain, termasuk beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah. Dugaan sementara kasus ini berkaitan dengan praktik suap dalam proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah mengonfirmasi kebenaran penangkapan tersebut melalui pesan singkat. Para pihak yang diamankan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Status hukum mereka dijanjikan akan segera diumumkan oleh lembaga antirasuah tersebut. OTT ini mencoreng karier politik Ardito yang masih sangat muda dan memunculkan tanda tanya besar atas integritasnya.
Ardito Wijaya lahir di Bandar Jaya, Lampung Tengah, pada 23 Januari 1980, yang membuat usianya kini 45 tahun. Latar belakang pendidikannya sangat kuat di bidang kesehatan, dimulai dengan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang diraihnya pada tahun 2008. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dan berhasil menyelesaikan program magister Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dari Universitas Mitra Indonesia pada tahun 2024. Basis keilmuwan inilah yang awalnya membentuk jalan kariernya.
Sebelum memutuskan untuk masuk ke dunia politik, Ardito mengabdi sebagai tenaga medis. Ia pernah bertugas di Puskesmas Seputih Surabaya dari tahun 2010 hingga 2011, kemudian berpindah ke Puskesmas Rumbia di Lampung Tengah pada tahun berikutnya. Karier birokrasinya mulai menanjak ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular (Kabid P2PL) pada Dinas Kesehatan Lampung Tengah periode 2014-2016. Pengalaman ini menjadi bekal awalnya dalam memahami tata kelola pemerintahan daerah.
Dunia politik Lampung Tengah mulai dirambah Ardito ketika ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati mendampingi Musa Ahmad dalam Pilkada 2020. Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara yang sangat signifikan, yakni 323.064 suara. Kemenangan ini melambungkan namanya dan memberikannya pengalaman langsung dalam mengelola pemerintahan kabupaten. Namun, kerjasama keduanya tidak berlanjut pada pemilihan berikutnya.
Pada Pilkada 2024, Ardito Wijaya kembali maju, tetapi kali ini dengan status sebagai calon Bupati. Meski tidak lagi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia mendapatkan dukungan penting dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan I Komang Suheri. Hasilnya sungguh luar biasa, pasangan Ardito-Komang berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan 369.974 suara atau setara dengan 63,71 persen. Yang membuat kemenangan ini terasa dramatis adalah kekalahannya atas mantan pasangan dan atasannya sendiri, Musa Ahmad.
Kemenangan besar dalam Pilkada 2024 tersebut seharusnya menjadi modal politik yang sangat kuat bagi Ardito untuk memimpin Lampung Tengah selama lima tahun ke depan. Ia dilantik dan memulai masa jabatannya sebagai Bupati sekitar sembilan bulan sebelum peristiwa OTT terjadi. Masa jabatan yang singkat itu kini ternodai oleh tuduhan korupsi yang sangat serius. Masyarakat dan para pendukungnya pasti merasa dikhianati, mengingat janji-janji pemerintahan yang bersih yang mungkin diusung selama kampanye.
Operasi tangkap tangan KPK ini bukan hanya menjadi pukulan berat bagi pribadi Ardito Wijaya, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini mengingatkan semua pihak bahwa praktik korupsi masih mengintai di berbagai level dan sektor pemerintahan, bahkan dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan dan pelayanan publik yang baik. Kasus ini kini berada di tangan KPK, dan proses hukum selanjutnya akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Dampak politik dan sosialnya terhadap stabilitas daerah akan terus dipantau dalam beberapa waktu ke depan.
(Aqeela Inara)
Baca Juga: Sinergi Kemendes PDT Dan KKP: Kolaborasi Kuat Sukseskan Kampung Nelayan Merah Putih
Tag
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
